Sejarah Kostrad, Pasukan Elit TNI AD

X
Bagikan

Selamat UlangTahun KOSTRAD yang ke 59, semoga senantiasa menjadi salah satu bagian terkuat TNI demi Jayanya Republik Indonesia tercinta kita. Untuk itu kali ini kita akan bahas sejarah kostrad, sejak berdiri hingga kini.

Sejarah Kostrad

Big wish  yang sangat berdasar mengingat banyak sekali peran KOSTRAD dalam perjalanan NKRI kita tercinta. Prestasi demi prestasi tercetak dengan sangat membanggakan, menorehkan garis demi garis cerita manis dalam cacatan sejarah. Selama masa Orde Baru, Korps baret hijau ini tidak pernah absen dari berbagai operasi militer di Indonesia, seperti penumpasan Gerakan 30 September, Operasi Trisula, PGRS (Sarawak People’s Guerrilla Force) di Sarawak, PARAKU (North Kalimantan People’s Force) di Kalimantan Utara dan Operasi Seroja di Timor Timur. Kostrad juga dilibatkan pada tingkat internasional dengan diberangkatkannya pasukan Garuda di Mesir (1973-1978) dan Vietnam (1973-1975) serta dalam operasi gabungan sebagai pasukan penjaga perdamaian dalam perang Iran-Irak antara 1989 dan 1990.

Ketika Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan, Indonesia secara tak langsung sudah bisa dianggap sebagai bangsa yang bebas dan berdauluat. Keberadaan militer Indonesia yang sudah ada menjadi garda terdepan untuk menjaga status itu tetap melekat pada bangsa ini. TNI yang terdiri dari tiga matra, yaitu darat, laut dan udara memiliki pasukan dan tugas masing-masing sesuai matranya. Khusus TNI Angkatan Darat (AD), mereka memulai langkahnya untuk menjaga kedaulatan negara dengan membangun pos-pos penting tiap-tiap daerah.

Polemik Irian Barat menjadi masalah baru bagi Pemerintah Indonesia pada waktu itu, Pada awalnya, Irian Barat merupakan wilayah jajahan Belanda dan bagian dari kesatuan dari pulau-pulau lain di Indonesia dalam bahasa Hindia Belanda. Namun, kompilasi penyerahan kemerdekaan untuk RI, Irian Barat belum disertakan. Hal ini menyebabkan timbulnya wilayah itu menjadi masalah antara RI dan Belanda, sehingga muncullah upaya pembebasan Irian Barat dari tahu 1945-1963.

Baca Juga : Sejarah Kerajaan Perlak: Kerajaan Islam Pertama di Nusantara

Dalam sidang BPUPKI ditegaskan di Republik Indonesia meliputi seluruh wilayah bekas Hindia Belanda, yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, kompilasi Indonesia merdeka maka Irian Barat sudah siap ikut merdeka. Namun, Belanda tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia, tetapi sebaliknya melakukan agresi ke NKRI, sehingga berkobarlah perang kemerdekaan (1945-1949). Akibat perjuangan Indonesia dan dukungan forum internasional, Belanda akhirnya disetujui Indonesia melalui Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949. Kendati Belanda telah menyetujui, namun dalam penyerahan kedaulatan ini Irian Barat belum dimasukkan dan baru akan dirundingkan satu tahun kemudian.

Pada saat menyelesaikan masalah Irian Barat tidak mudah untuk ditangani, karena Belanda tetap mempertahankan wilayah itu. Oleh karena itu, memulihkan yang dilancarkan pihak Indonesia terus memperbaiki jalan buntu. Meskipun mendapati jalan buntu, namun pemerintah Indonesia tidak putus asa. Sebagai solusi pertama, Indonesia menggunakan jalur diplomasi untuk merundingkan penyerahan Irian Barat ke Indonesia.

Pemerintah Indonesia sejak tahun 1954 membawa permasalah Irian Barat ke dalam sidang Majelis Umum PBB. Persoalan Irian Barat berulang kali dimasukkan ke dalam acara sidang Majelis Umum PBB, tetapi tidak pernah berhasil memperoleh tanggapan positif.

Pada sidang Majelis Umum tahun 1957, Menteri Luar Negeri Indonesia, Roeslan Abdulgani, menyatakan dalam pidatonya, ketika ikut dalam perdebatan bahwa Indonesia akan menempuh jalan lain yang tidak akan sampai kepada perang untuk menyelesaikan sengketa Irian dengan Belanda, jika sidang ke-12 PBB tidak berhasil menyetujui resolusi Irian Barat.

Sayangnya, pidato dari menteri luar negeri tidak dapat merubah pendirian negara-negara pendukung Belanda, sehingga resolusi yang disponsori 21 negara termasuk Indonesia tidak dapat dimenangkan karena tidak mencapai 2/3 suara. Negara-negara Barat masih kokoh mendukung posisi Belanda, malah sikap itu bertambah kuat dengan adanya Perang Dingin antara Blok Timur dan Barat. Dengan demikian pihak Belanda tetap tidak mau menyerahkan Irian Barat, bahkan mereka tidak mempunyai keinginan untuk membicarakannya lagi.

Pembebasan Irian Barat merupakan sebuah tuntutan nasional yang didukung oleh semua partai politik dan semua golongan. Tuntutan itu didasarkan atas pembukaan UUD ‘45; “Untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah  darah Indonesia”. Sementara Irian adalah bagian mutlak dari tumpah darah Indonesia. Itulah sebabnya, kabinet-kabinet pada sistem parlementer tidak ada yang beranjak dari tuntutan nasional itu.

Setelah jalan damai yang ditempuh selama satu dasawarsa belum berhasil membebaskan Irian Barat, maka Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menempuh jalan lain. Dalam rangka itu, pada tahun 1957 dilancarkan aksi-aksi pembebasan Irian di seluruh tanah air, yang dimulai dengan pengambil-alihan perusahaan Belanda di Indonesia oleh kaum buruh dan karyawan. Untuk mencegah anarki dan menampung aspirasi rakyat banyak, maka Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Nasution memutuskan untuk mengambil alih semua perusahaan milik Belanda dan menyerahkannya kepada pemerintah. Ketegangan antara Indonesia dan Belada mencapai puncaknya pada tanggal 17 Agus 1960. Pada tahun itu Indonesia secara resmi memutus hubungan diplomatik dengan Pemerintah Belanda.

Kemudian, dalam sidang Majelis Umum PBB tahun 1961 kembali masalah Irian diperdebatkan.Sekretaris Jenderal PBB, U Thant menganjurkan kepada salah seorang diplomat Amerika Serikat, Ellsworth Bunker untuk mengajukan usulan penyelesaian masalah Irian. Inti dari usulan Bunker secara singkat adalah “agar pihak Belanda menyerahkan kedaulatan Irian Barat kepada Republik Indonesia. Penyerahan itu dilakukan melalui PBB dalam waktu dua tahun.”

Pemerintah RI pada prinsipnya dapat menyetujui usulan tersebut dengan catatan agar waktu penyerahan diperpendek. Namun pemerintah Belanda mempunyai pendapat sebaliknya. Mereka mau melepaskan Irian dengan membentuk dulu perwakilan di bawah PBB untuk kemudian membentuk Negara Papua.

Usaha-usaha secara diplomasi yang dilakukan Pemerintah RI tidak pernah memberikan hasil yang memuaskan, akhirnya, diputuskan untuk mengambil jalan militer dalam merebut kembali Irian Barat ke tangan NKRI. Dalam rangka persiapan militer untuk merebut irian melalui jalur konfrontasi, Pemerintah Indonesia mencari bantuan senjata ke luar negeri. Pada awalnya senjata diharapkan diperoleh dari negara-negara Blok Barat, khususnya Amerika, tetapi tidak berhasil. Kemudian usaha pembelian senjata dialihkan ke Uni Soviet,

Pada Desember 1960, Jenderal Nasution bertolak ke Moskow untuk mengadakan perjanjian pembelian senjata. Kemudian pada tahun 1961, Jenderal Nasution mengunjungi beberapa negara : India, Pakistan, Australia, Jerman, Prancis, Inggris dll untuk mendengar sikap negara-negara itu, jika terjadi perang antara Indonesia dengan Belanda. Kesimpulan yang diperoleh Kasad bahwa negara-negara tersebut tidak mempunyai keterikatan dengan Belanda dalam bidang bantuan militer, meskipun negara-negara tersebut menekankan supaya perang dihindari dan bahkan ada yang mendukung posisi Belanda.

Di pihak lain, Belanda mulai menyadari apabila Irian Barat tidak segera diserahkan kepada Indonesia, maka lawannya akan berusaha membebaskan Irian dengan kekuatan militer. Belanda tidak tinggal diam melihat persiapan-persiapan yang dilakukan oleh Indonesia. Awalnya mereka mengajukan protes kepada PBB dengan menuduh Indonesia melakukan agresi. Selanjutnya Belanda memperkuat kedudukannya di Irian dengan mendatangkan bantuan dan mengirimkan kapal perangnya ke perairan Irian di antaranya kapal induk Karel Doorman.

Pada tanggal 19 Desember 1961, bertepatan dengan dilantiknya taruna Akmil, Soekarno yang mewakili pemerintah RI  mengeluarkan Tri Komando Rakyat (Trikora) yang berisi:

  1. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda
  2. Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat, tanah air Indonesia
  3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.

Dengan diucapkannya Trikora maka dimulailah konfrontasi melawan Belanda. Pada tanggal 2 Januari 1962, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan No. 1 tahun 1962 untuk membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat yang bermarkas di Ujungpandang, sekarang Makassar.

Awalnya Belanda meremehkan persiapan-persiapan Komando Mandala tersebut. Mereka menganggap pasukan Indonesia tidak mungkin dapat masuk ke wilayah Irian Barat. Akan tetapi setelah operasi-operasi infiltrasi dari pihak Indonesia berhasil yang di antaranya terbukti dengan jatuhnya Teminabuan ke tangan Indonesia, maka Belanda akhirnya bersedia untuk duduk di meja perundingan. Tidak hanya Belanda, dunia luar yang dulunya mendukung posisi Belanda di Forum PBB mulai mengerti bahwa Indonesia tidak main-main.

Pemerintah Belanda juga banyak mendapat tekanan dari Amerika Serikat untuk berunding. Desakan ini untuk mencegah terseretnya Unni Soviet dan Amerika Serikat ke dalam suatu konfrontasi langsung di Pasifik, di mana masing-masing pihak memberi bantuan kepada Indonesia dan Belanda. Sehingga, pada tanggal 15 Agustus 1962, ditandatangani suatu perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Belanda di New york.

Perjanjian New York dibuat berdasarkan prinsip-prinsip yang diusulkan oleh Delegasi Amerika Serikat, Ellsworth Bunker, yang oleh Sekretaris Jenderal PBB diminta untuk menjadi penengah. Persoalan terpenting dari perjanjian ini adalah mengenai penyerahan pemerintahan di Irian Barat dari pihak Kerajaan Belanda kepada PBB. Untuk kepentingan tersebut maka dibentuklah United Nation Temporary Excecutive Authority (UNTEA) yang pada waktunya akan menyerahkan Irian Barat ke Indonesia sebelum tanggal 1 Mei 1963.

Sementara Indonesia mendapat kewajiban untuk mengadakan Penentuan Pendapat Rakyat di irian sebelum akhir 1969, dengan ketentuan bahwa: kedua belah pihak, Indonesia dan Belanda, akan menerima hasil referendum itu.  Dedangkan pemulihan hubungan diplomatik keduanya akan dilakukan npada tahun 1963 itu juga, dengan pembukaan Kedutaan Besar Indonesia di Den Haag dan Kedutaan Besar Belanda di Jakarta.

Kondisi Irian Barat sendiri sangat memprihatinkan selama berada di bawah Belanda. Tidak ada warisan belanda yang bisa dipakai sebagai modal untuk membangun daerah itu. Rakyat Irian sama sekali belum diajari untuk menghasilkan barang-barang yang mempunyai nilai jual, karena semua barang didatangkan dari luar negeri. Oleh karena itu, pembangunan Irian menjadi salah satu tantangan negara yang masih muda ini. Itukah sebabnya Presiden Soekarno mengatakan bahwa pembangunan Irian termasuk ke dalam Trikora.

Keberhasilan dalam merebut Irian barat tersebut tidak lepas dari peran besar KOSTRAD. nyatanya dibalik banyaknya prajurit yang gugur demi membebaskan Irian Barat terdapat prestasi besar TNI khususnya pasukan Kostrad. Kostrad yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan masalah Irian Barat pada awalnya, nyatanya menorehkan banyak prestasi lain dalam sejarah militer Indonesia, diantaranya penumpasan Gerakan 30 September, Operasi Trisula, PGRS (Sarawak People’s Guerrilla Force) di Sarawak, PARAKU (North Kalimantan People’s Force) di Kalimantan Utara dan Operasi Seroja di Timor Timur. Kostrad juga dilibatkan pada tingkat internasional dengan diberangkatkannya pasukan Garuda di Mesir (1973-1978) dan Vietnam (1973-1975) serta dalam operasi gabungan sebagai pasukan penjaga perdamaian dalam perang Iran-Irak antara 1989 dan 1990, dan banyak lagi prestasi lainnya.

Pada awal kemerdekaan Indonesia, tepatnya Pada 1958 sebenarnya sudah membentuk Komando Daerah Militer (Kodam) yang berada di setiap provinsi untuk memperkuat sistem koordinasi. Namun ketika itu militer masih bersifat teritorial dengan kemampuan terbatas yang terdiri dari Kodam, Korem, Brigade dan Batalion. Muncul keinginan dari pimpinan TNI AD untuk membentuk satuan militer yang bersifat mobil dan berkemampuan siap tempur. Kondisi saat itu ditambah dengan menanggapi masalah Irian Barat yang mulai perlu dilakukan penyelesaian dengan cara militer. Melalui surat Kasad Nomor KPTS.1067/12/1960 maka dibentuk Cadangan Umum AD (Caduad). Menanggapi surat keputusan Kasad, akhirnya pada 6 Maret 1961 ditetapkan sebagai hari lahirnya Cadangan Umum Angkatan Darat (Caduad). Caduad kelak berubah menjadi Komando Strategis Angkatan Darat atau Kostrad. Ketika itu Mayjen TNI Soeharto ditunjuk menjadi Panglima Korra I Caduad. Sedangkan kepala stafnya dijabat oleh Brigjen TNI Ahmad Wiranata Kusuma. Untuk pengisian personel KORRA I CADUAD diambil dari Kodam-Kodam, dari pendidikan dasar masing-masing kecabangan. Sehingga akhirnya KORRA I / CADUAD mempunyai kekuatan I Divisi Inf dengan memiliki pasukan inti 1 Brigade Para, satuan Banpur dan satuan Banmin.

Diawali dari korps Tentara 1 Caduad, maka Brigade-3/Para mulai diterjunkan langsung di daerah Operasi Jayawijaya. Misi Operasi Jayawijaya untuk membebaskan Irian Barat dari tangan penjajah Belanda dengan mengadakan perang terbuka jika perundingan perdamaian dengan Belanda di New York mengalami kegagalan. Dalam rangka menyiapkan perang terbuka, maka pada tanggal 19 Desember 1961 terlebih dahulu dilakukan infiltrasi di daerah Fakfak, Misoi, Wagiu, Serui, sorong, Kaimani. Akhirnya pertengahan Agustus 1962 dilakukanlah serbuan umum melawan penjajah Belanda dengan sasaran wilayah Biak, Jayapura. KORRA 1/CADUAD sendiri menurunkan 1 Divisi, hal ini menyebabkan gentarnya pihak Belanda dengan keputusan menyerah tanpa syarat. Penyerahan Irian Barat ini dengan ditandainya berkibarnya bendera merah putih pada tanggal 1 Maret 1963. Namun, akhirnya Irian Barat telah bisa kembali ke pangkuan RI melalui jalur diplomasi. Tugas ini pun berhasil dituntaskan pada 1 Mei 1963. Tak heran, nama Caduad semakin populer bersamaan dengan selesainya pembebasan Irian Barat. Dalam perkembangan selanjutnya, melalui Keputusan Men/Pangab 19 Februari 1963, Korra I/Tjaduad dilebur menjadi Komando Strategis TNI Angkatan Darat atau Kostrad.

Setelah Irian Barat berhasil masuk wilayah NKRI, maka Operasi kemudian dilanjutkan dengan Operasi “WISNU MURTI’ yaitu Operasi lanjutan  sebagai langkah konsolidasi yang bersifat Binter dan Operasi Linud yang sifatnya tempur. Berdasarkan pengalaman dari Komando Mandala ini, maka Mayjen TNI Soeharto membuat telaahan staf yang intinya perlunya dibentuk pasukan cadangan strategis. Akhirnya gagasan ini disetujui, maka berdasarkan Skep Kasad   No : KPTS 178/2/1963 tgl 19 Feb.1963 diputuskan bahwa KORRA I CADUAD resmi menjadi KOSTRAD. Dengan tugas pokoknya untuk melaksanakan operasi militer baik secara berdiri sendiri maupun bagian dalam suatu operasi gabungan dalam rangka mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Baca Juga : Sejarah Singkat Lahirnya Pancasila, Lengkap !!!

Kelahiran KOSTRAD identik dengan mitos lahirnya Gatotkaca dalam cerita pewayangan,  pada awal lahirnya Kostrad sudah diberi kepercayaan melaksanakan tugas Operasi dengan sukses di Irian Barat ini merupakan suatu gemblengan pengalaman seperti gemblengan Gatotkaca yang digodog dalam kawah Candradimuka yang akhirnya keluar menjadi ksatria yang gagah berani, memiliki otot kawat tulang besi, pilih tanding disegani lawan maupun kawan.

Dalam bentuk organisasinya Kostrad mempunyai bentuk Komando lapangan yang terdiri dari :

  1. Markas Komando
  2. Markas Divisi, Brigade dan gugusan tempur bantuan tempur dan Bantuan administrasi.

Kostrad berkedudukan sebagai kotama dan dalam segi pembinaan Kostrad berkedudukan langsung dibawah Kasad. Sedangkan dalam segi operasional Kostrad berkedudukan langsung dibawah Panglima TNI.

Pada ulang tahun KOSTRAD yang ke 6 (1967) Mayjen TNI Kemal Idris menyelenggarakan sayembara untuk membuat Mars KOSTRAD dan Himne KOSTRAD dan akhirnya pemenangnya jatuh pada Karya M. Simanungkalit.

Pangkostrad Dari Masa Ke Masa

Dalam Sejarah Kostrad pernah mendapat ”SAMNYA PURNA NUGRAHA’ dari Presiden RI pada acara ulang tahun KOSTRAD ke 8 thn 1969. Sejak Berdirinya KOSTRAD sampai saat ini telah dipimpin oleh :

  1. Mayor Jenderal TNI Soeharto1 Maret 1961 s/d 2 Desember 1965
  2. Mayor JenderalTNI Umar Wirahadikusumah 2 Desember1965 s/d 17 April 1967
  3. Mayor Jenderal TNI A. Kemal Idris 17 April 1967 s/d 11 Maret 1969
  4. Brigadir Jenderal TNI Wahono 11 Maret 1969 s/d 20 Februari 1970
  5. Mayor Jenderal TNI Makmun Murod 20 Februari 1970 s/d 26 Desember 1971
  6. Mayor Jenderal TNI Wahono 26 Desember 1971 s/d 18 April 1973
  7. Mayor Jenderal TNI Poniman  18 April 1973 s/d 4 Mei 1974
  8. Mayor Jenderal TNI Himawan Sutanto 4 Mei 1974 s/d 4 Januari 1975
  9. Mayor Jenderal TNI Leo Lopulisa 4 Januari 1975 s/d 19 Januari 1978
  10. Mayor Jenderal TNI Wiyogo Atmodarminto 19 Januari 1978 s/d 20 Maret 1980
  11. Mayor Jenderal TNI Ismail 20 Maret 1980 s/d 24 Januari 1981
  12. Letnan Jenderal TNI Rudini 24 Januari 1981 s/d 24 Mei 1983
  13. Letnan Jenderal TNI Soeweno 24 Mei 1983 s/d 30 Januari 1986
  14. Mayor Jenderal TNI Soeripto 30 Januari 1986 s/d 21 Agustus 1987
  15. Letnan Jenderal TNI A.Sahala Radjagukguk 21Agustus 1987 s/d 15 Maret 1988
  16. Mayor Jenderal TNI Soegito 15 Maret 1988 s/d 9 Agustus 1990
  17. Mayor Jenderal TNI  Wismoyo  Arismunandar 9 Agustus 1990 s/d 29 Juli 1992
  18. Mayor Jenderal TNI Kuntara 29 Juli 1992 s/d 22 September 1994
  19. Letnan Jenderal TNI Tarub 22 September 1994 s/d 4 April 1996
  20. Jenderal TNI Wiranto 4 April 1996 s/d 20 Juni 1997
  21. Letnan Jenderal TNI Sugiono 20 Juni 1997 s/d 20 Maret 1998
  22. Letnan Jenderal TNI Prabowo Subianto 20 Maret 1998 s/d 22 Mei 1998
  23. Mayor Jenderal TNI Jhony J. Lumintang 22 Mei 1998 s/d 23 Mei 1998
  24. Letnan Jenderal TNI Djamary Chaniago 23 Mei 1998 s/d 24 Nopember 1999
  25. Letnan Jenderal TNI Djadja Suparman S.I.P 24 Nopember 1999 s/d 29 Maret 2000
  26. Letnan Jenderal  TNI  Agus Wirahadikusumah  29 Maret 2000 s/d 1 Agustus 2000
  27. Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu 1 Agustus 2000 s/d 10 Juli 2002
  28. Letnan Jenderal TNI Bibit Waluyo 10 Juli 2002 s/d 28 September 2004
  29. LetnanJenderal TNI Hadi Waluyo SIP MSC 3 Nopember 2004 s/d 2 Mei 2006
  30. Letnan Jenderal TNI Erwin Sudjono 2 Mei 2006 s/d 13 Nopember 2007
  31. Jenderal TNI George Toisutta 13 Nopember 2007 s/d 17 Pebruari 2010
  32. Letnan Jenderal TNI Burhanuddin Amin 17 Pebruari s/d 5 Nopember 2010
  33. Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo 5 Nopember 2010 s/d 9 Agustus 2011.
  34. Letnan Jenderal TNI A.Y. Nasution 9 Agustus 2011 s/d   13 Maret 2012
  35. Letnan Jenderal TNI M. Munir   13 Maret 2012 s/d  3 Juni 2013
  36. Jenderal TNI Gatot Nurmantyo 3 Juni 2013 s/d 26 September 2014
  37. Jenderal TNI Mulyono 26 September 2014 s/d 31 Juli 2015
  38. Letnan Jenderal TNI Edy Rahmayadi 31 Juli 2015  s/d 15 Januari 2018.
  39. Letnan Jenderal TNI Agus Kriswanto  15 Januari 2018 s/d 23 Juli 2018.
  40. Letnan Jenderal TNI Andika Perkasa 23 Juli 2018  s/d 10 Desember 2018.
  41. Letnan Jenderal TNI Besar Harto Karyawan 10 Desember 2018 s/d Sekarang

Dalam perkembangan organisasi, Kostrad hingga saat ini telah memiliki 3 Divisi Infanteri, Staf Ahli Pangkostrad, Inspektorat Kostrad, Staf Umum (Staf Perencanaan, Staf Intelijen, Staf Operasi, Staf Personil, Staf Logistik, Staf Teritorial dan 23 Satuan Badan Pelaksana (Puskodal, Hukum, Keuangan, Polisi Militer, Penerangan, Jasmani Militer, Pembinaan Mental, Kesehatan, Peralatan, Ajudan Jenderal, Zeni, Perbekalan, Perhubungan,   Informasi dan pengolahan data, Sandi, LO Laut, LO Udara, Puskopad, Sekertariat Umum, Detasemen Markas Kostrad, Detasemen pemeliharaan daerah latihan, Batalyon Intelijen).   Divisi Infanteri-1 terdiri dari 2 Brigif Para Raider, 1 Brigif Raider, 1 Resimen Armed, 1 Yon Arhanud, 1 Yonkes, 1 Yon Bekang, 1 Yonzi, 1 Yonkav, 1 Denhub, 1 Denpom, 1 Denpal dan 1 Ki Kav Tai. Sedangkan Divisi Infanteri-2 terdiri dari 1 Brigif Para Raider, 1 Brigif Mekanis, 1 Brigif Raider, 1 Resimen Armed, 1 Yon Arhanud, 1 Yonkes, 1 Yon Bekang, 1 Yonzi, 1 Yonkav, 1 Denhub, 1 Denpom, 1 Denpal dan 1 Ki Kav Tai.

Berdasarkan Petunjuk pelaksanaan Panglima Kostrad Nomor : Juklak/1/III/2016 tanggal 15 Maret 2016 tentang ketentuan pemberian dan penggunaan Brevet Cakra bagi personil militer Kostrad, maka terhitung mulai tanggal 15 Maret 2016 seluruh personil militer Kostrad dan mantan prajurit Kostrad berhak menggunakan Brevet Cakra. Dan untuk personil militer yang baru masuk Kostrad wajib mengikuti latihan Cakra yang diselenggarakan secara terpusat.

Pengabdian prajurit Kostrad dari masa ke masa terlibat dalam penugasan luar negeri sebagai pasukan penjaga perdamaian di bawah kendali Dewan Keamanan PBB. Sedangkan di wilayah NKRI Kostrad terlibat dalam Operasi pemulihan keamanan, Pengamanan Perbatasan, Penanggulangan Bencana Alam, Pengamanan Obyek Vital dan Operasi pembebasan sandera.

Demianlah Sejarah Kostrad secara singkat, semohaselalu menjadi Satuan Kebanggan TNI AD dan Indonesia. Terima Kasih telah berkunjung ke Blog Militer semoga bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan.

Penulis : Dewi Kartika Rahayu

Sumber :

Poesponegoro, Marwati Djoened. 1984. Sejarah nasional Indonesia VI. Jakarta: Balai Pustaka.

Wiharyanto, A. Kardiyat. 2011. Sejarah Indonesia dari Proklamasi sampai Pemilu 2009. Yogyakarta: Sanata Dharma.

Ricklefs. 1991. Sejarah Indonesia Modern. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Ricklefs. 2007. Sejarah Indonesia Modern 1200-2004. Jakarta: Serambi.

https://id.wikipedia.org/wiki/Komando_Strategis_Angkatan_Darat

https://kostrad.mil.id/sejarah/

https://nasional.kompas.com/read/2019/03/06/14091121/terbentuknya-kostrad-lahir-dari-polemik-irian-barat-dan-kebutuhan-satuan?page=all

Baca Juga

error: Alert: Content is protected !!