Kedudukan dan Peran Peradilan Militer di Indonesia

0
71
KEDUDUKAN DAN PERAN PERADILAN MILITER INDONESIA

Kedudukan dan Peran Peradilan Militer diĀ IndonesiaHai Sobat penggemar dan pecinta militer, ketemu lagi bersama cak acuk selaku Mimin BLOG MILITER INDONESIA , Kali ini kita akan membahas tentang Pengadilan Militer.

Pengadilan militer merupakan sebuah organisasi kemiliteran yang mempunyai kewenangan untuk mengadakan pemeriksaan dan perkara terhadap pelanggaran – pelanggaran maupun tindak kejahatan yang dilakukan oleh Prajurit atau anggota TNI.

SEJARAH PERADILAN MILITER

Kita semuanya tentu tahu bahwa seorang militer tidak bisa dipidanakan melalui peradilan umum namun diadili melalui peradilan Khusus yaitu Pengadilan Militer, hal ini tentu tidak begitu saja dilaksanakan karena ada sejarah panjang mengapa di indonesia seorang anggota TNI harus diadili melalui peradilan Militer. Berikut sejarah singkatnya :

Gerakan rakyat Indonesia untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan mencapai puncaknya dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, maka sejak itu pendudukan Indonesia di seluruh Indonesia menunjukkan kepada dunia bahwa kita mampu mengatur diri kita sendiri.

Untuk mengatur kehidupan Negara dalam Peradilan militer, maka pada tanggal 18 Agustus 1945 Komite Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan sesi khusus untuk meratifikasi Konstitusi Republik Indonesia. Setelah perubahan dilakukan dalam teks Konstitusi, maka pada 18 Agustus 1945 teks Konstitusi oleh PPKI divalidasi sebagai UUD 1945 yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal II UUD 1945 pada saat itu, pengadilan militer harus mengambil alih pengadilan militer yang ada selama pemerintahan Jepang, tetapi itu tidak dilakukan. Pengadilan baru dibentuk setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946 tentang keberadaan Pengadilan Militer di samping Pengadilan Biasa.

Dengan pembentukan pengadilan Angkatan Darat berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1946, yaitu KUHAP di Pengadilan Angkatan Darat. Pada saat itu keadaan negara sedang terancam, karena pemerintah kolonial Belanda dengan membonceng pasukan sekutu yang dimaksudkan untuk menjajah kembali Republik Indonesia, maka untuk menyesuaikan dengan situasi tersebut dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1948 tentang komposisi dan kekuasaan Pengadilan Jaksa Penuntut di dalam Pengadilan Militer.

Setelah pembentukan Pemerintah Republik Amerika Serikat, perubahan lain terjadi baik dalam undang-undang tentang komposisi dan kekuasaan kehakiman dengan diberlakukannya undang-undang darurat No. 16 tahun 1950 menjadi undang-undang nomor 5 tahun 1950 tentang komposisi dan kekuasaan Pengadilan / Kantor Kejaksaan dalam Pengadilan Angkatan Darat, sedangkan UU Darurat nomor 17 tahun 1950 juga ditetapkan sebagai prosedur pidana untuk pengadilan militer. yang makin menjelaskan tentang Kedudukan dan Peran Peradilan Militer di Indonesia.

Bagaimana Kedudukan dan Peran Peradilan Militer di Indonesia?

Kedudukan dan Peran Peradilan Militer di Indonesia, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 ditetapkan bahwa kepala Pengadilan Negeri karena jabatannya adalah Ketua Pengadilan Angkatan Darat dan jaksa penuntut di Pengadilan Distrik menjadi Pengacara di Pengadilan Angkatan Darat. Jika tidak ada ketentuan lain yang dibuat oleh Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan, ini karena pada saat itu tidak ada ahli di antara tentara yang ditugaskan untuk fungsi yang ditugaskan.

Dalam hal ini dapat dilihat bahwa Peradilan Angkatan Darat dalam pengertian formal sudah ada, sementara dalam arti material karena alasan-alasan yang disebutkan di atas, sistem Peradilan masih dilakukan oleh personel non-militer yang telah dididik di bidang hukum.

Berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 1950 tentang peran komandan sebagai Ankum tidak banyak berperan, bisa jadi tersangka telah dihukum oleh pengadilan tanpa sepengetahuan Ankum yang relevan. Ankum akan kehilangan anak buahnya yang dihukum tanpa sepengetahuannya, ini akan memengaruhi mobilitas sebuah unit.

Dengan sistem ini, wewenang Ankum sebagai penanggung jawab dan bukannya unitnya merasa bahwa disalip akan menyebabkan kesalahpahaman antara komandan sebagai penanggung jawab keamanan dan ketertiban di satu sisi dan jaksa penuntut yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum di sisi lain.

Untuk mencegah bentrokan antara jaksa dan komandan, dalam perkembangannya, dengan melihat kondisi dan kebutuhan pengadilan militer itu sendiri, undang-undang nomor 29 tahun 1954 tentang pertahanan Republik Indonesia, yang dalam Pasal 35 menyatakan, “Angkatan Perang memiliki peradilan sendiri dan komandan memiliki submitter kasus yang tepat “.

Demikianlah sedikit pembahsan tentang Kedudukan dan Peran Peradilan Militer di Indonesia. semoga menjadi sedikit pencerahan bagi masyarakat umum mengapa harus diadakana peradilan militer. Toh bagi seorang TNI hukuman yang dikenakan dalam kasus yang diselaesaikan dengan peradilan militer sangat menakutkan hal ini karena selain ancaman hukuman yang lebih berat juga dapat mempengaruhi jumlah gaji dan pendapatan yang diterima dari negara.

Tinggalkan Balasan