Acuk Andrianto Seorang Perwira TNI AD Lulusan Akademi Militer ( Akmil ) Tahun 2004 Corps Infanteri. Membaca dan Menulis untuk meningkatkan Kemampuan Literasi .

Keterlibatan Militer Dalam Politik

2 min read

Keterlibatan Militer Dalam Politik

Keterlibatan Militer Dalam Politik – Angkatan bersenjata dalam semua negara mempunyai pengaruh politik yang luas, mereka merupakan lambang kedaulatan negara dan penahan utama bagi kemungkinan serangan terhadap negara, baik yang berasal dari luar ataupun dari dalam, selain prestise tanggung jawab dan sumber-sumber material yang dipertanggungjawabkan guna melaksanakan tugas tersebut

Keterlibatan Militer Dalam Politik

Argumen Keterkaitan Militer Dalam Politik. Beberapa politikus sipil, seperti diilustrasikan dalam zaman Soekarno, menurut pemahaman orde baru tidak sanggup membuat negara. Beberapa orang sipil pun tidak memiliki organisasi yang rapi dan penuh disiplin seperti ABRI, walau sebenarnya pembangunan memerlukan koordinasi yang bagus.

Keterkaitan militer dalam sektor non militer disebabkan karena factor intern dan external. Factor intern terbagi dalam: nilai-nilai dan tujuan beberapa perwira militer baik secara pribadi atau barisan dan kebutuhan-kepentingan korps material militer, sedang factor external terbagi dalam beberapa kondisi sos-pol dalam negeri.

Pada umumnya argumen militer pilih turut serta dalam penyelenggaraan kekuasaan negara, seperti berikut:

a. Militer berasumsi, jika keterkaitannya dalam penyelenggaraan kekuasaan negara sebagai sebuah hak riwayat. Hak sebagai legalitas militer untuk turut serta dalam penyelenggaraan kekuasaan negara ialah jika militer mempunyai ‘saham’ atas lahirnya sebuah negara.

Baca Juga:

Argumen ini umumnya menghinggapi negara yang proses kelahirannya didului oleh perjuangan kemerdekaan. Indonesia adalah negara yang militernya haus akan kekuasaan politik, karena argumen hak riwayat, ini diperjelas karena ada ide masak jalan tengah yang dirumuskan Nasution dan ‘dipatenkan’ dengan dwi peranan ABRI pada periode orde baru.

b. Loyalitas untuk jaga integratif negara dan bangsa. Loyalitas ini sesuai dengan kemauan dari militer agar bisa diikutsertakan dalam semua yang terkait dengan integratif bangsa. Ramainya keterkaitan militer dalam pemerintah dikarenakan oleh ajakan dan kurang kuatnya politikus sipil.
Kekurangan politikus sipil itu diperuntukkan dengan membuat dan ajak militer masuk ke gelanggang politik. Kekurangan ini semakin muncul jika semakin meruncingnya perselisihan antara politikus sipil sendiri.

Baca Juga : Pangkat TNI AD dari Terendah Hingga Tertinggi

c. Tekanan dari intern militer untuk menggantikan atau turut turut serta dalam politik pemerintah, karena pemerintah yang berkuasa condong korup dan bawa bangsa mengarah yang mencelakakan kesatuan dan integratif bangsa.

Tekanan ini memiliki bentuk bermacam, tetapi pada umumnya ada dua skema, yakni : 1) Lakukan kup atau pengambilalihan kekuasaan. 2) Lakukan perundingan dengan politikus sipil. Namun dari 2 skema itu banyak yang sudah dilakukan oleh militer untuk turut turut serta dalam politik pemerintah dengan lakukan kup.

d. Jika rakyat menginginkan. Argumen ini berasa klise, tetapi realitanya jika beberapa dari warga di penjuru dunia yang lain masih mengharap supaya militer bisa melempengkan dan buka ruangan kesejahteraan dan ketenteraman untuk warga.

Kemauan rakyat supaya militer turut serta dalam politik pemerintah sebagai realita dari trauma warga karena ketidaktahuan arah pemerintah sipil bawa negara dan bangsa ini.

Hubungan Militer dan Sipil Dalam Politik.

Cohan menyebutkan bahwa pihak militer dapat berupa personal militer, lembaga militer atau hanya perwira senior, sebagaimana dikutip oleh Susilo Bambang Yudhoyono, pengaruh Internasional dalam hubungan sipil-militer, sebuah makalah yang disajikan dalam seminar nasional mencari format baru hubungan sipil-militer, Jakarta: FISIP UI, 1999.

Para pengamat hubungan sipil-militer dalam negeri, seperti Letjen TNI (Purn) Sayidiman Suryohadiprodjo, mendefenisikan militer berkaitan dengan kekuatan bersenjata, yaitu TNI sebagai organisasi kekuatan bersenjata yang bertugas menjaga kedaulatan negara, sedangkan Hardito, Bagus A. Hardito, faktor militer dalam transisi demokrasi di Indonesia, membatasi pihak militer ditekankan pada para perwira profesional.

Samuel P. Huntington dalam buku yang diterbitkan tahun 1957, The Soldier and The State dapat dianggap sebagai karya perintis dalam membahas hubungan antara pihak militer dengan sipil dalam konteks pengalaman sistem politik Amerika Serikat pada khususnya dan demokrasi liberal di barat pada umumnya.

Inti pandangan Huntington sendiri mengelompokkan tentara dalam kerangka hubungan sipil-militer menjadi dua yaitu, tentara pretorian dan tentara profesional. Tentara pretorian atau tentara jenis penakluk (warior) dalam hal ini mewakili kelompok militer yang berkuasa dan menjalankan pemerintahan dan menentukan keputusan-keputusan politik.

Paham ini tumbuh dan berkembang sebelum abad ke-19 ketika profesi perwira sebagai pengelola kekerasan (manager of violence) masih merupakan monopoli para kerabat istana. Munculnya revolusi Perancis 1789, menandai perubahan dari “tentara pencari keuntungan materi” menjadi “tentara karena panggilan suci, misalnya mengabdi negara.

Akhir Kata

Demikianlah ulasan singkat kali ini tentang keterlibatan militer dalam politik. dan bahan tentang peran dan hubungannya dengan sipil. ( Sumber : Hanjar Militer dan Politik )

Acuk Andrianto Seorang Perwira TNI AD Lulusan Akademi Militer ( Akmil ) Tahun 2004 Corps Infanteri. Membaca dan Menulis untuk meningkatkan Kemampuan Literasi .
error: Alert: Content is protected !!