SINERGITAS TNI MENANGGULANGI BENCANA ALAM

1
59
Sinergitas TNI

SINERGITAS TNI DENGAN INTANSI PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI DAMPAK BENCANA ALAM

PENDAHULUAN

Karya Tulis Ilmiah Militer,- Indonesia yang terletak diantara 3 lempeng tektonik (Indo-Australia, Eurasia dan Pasifik) memiliki potensi bencana yang cukup tinggi.  Disisi lain posisi Indonesia juga berada pada cicin api (ring of fire) Pasifik sehingga juga memiliki kerentanan terhadap bencana akibat letusan gunung berapi. Sedangkan posisi Indonesia yang berada dibawah katulistiwa disamping memiliki keunggulan daerah yang subur dan kaya akan sumber daya alam juga memiliki kerentanan terhadap bencana berdimensi hidrometeorologi. Hal ini akibat terjadinya perubahan iklim yang cukup ekstrim akhir-akhir ini serta pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dan kurang mengindahkan keseimbangan lingkungan.

Menyikapi bencana yang terjadi selama ini, pemerintah selalu hadir untuk menanggulangi dampak bencana yang terjadi. Begitu pula dengan TNI sebagai alat negara juga selalu hadir dalam setiap penanggulangan bencana sebagai bagian dari imlementgasi pelaksanaan tugas pokok dalam bentuk Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Walaupun penanggulangan bencana saat ini semakin baik, namun masih banyak terdapat beberapa permasalahan yang sering dihadapi dalam pelaksanaannya sehingga kegiatan penanggulangan bencana terasa masih kurang optimal. Masih adanya keluhan masyarakat terdamapak bencana dalam masa tanggap darurat mengindikasikan bahwa masih terdapat persoalan yang dihadapi dalam penanggulangan bencana. Kompleksnya persoalan yang dihadapi dalam bencana, sehingga pelaksanaan penanggulangan bencana memerlukan keterlibatan banyak instansi/stake holder. Banyaknya instansi yang terlibat jika tidak dikelola dengan baik akan bedampak kepada tidak terbangunnnya sinergitas antar instasi.  Beberapa persoalan yang masih sering dihadapai tersebut diantaranya adalah pertama, masih rancunya organisasi komando tanggap darurat.kedua pengerahan seumberdaya yang masih lambat dan kurang akurat. Ketiga, belum adanya mekanisme kerjasama antar instansi dalam penanggulangan bencana. Keempat, manajemen media yang kurang baik. Jika hal tersebut terus dibiarkan maka kedepan pelaksanaan penanggulangan bencana tidak terlaksana dengan efektif dan efisien.

Mengingat pentingnya solusi terkait beberapa persoalan diatas dalam pananggulangan bencana, penulis mencoba mencari solusi atas persoalan tersebut dengan judul Sinergitas TNI dengan instansi Pemerintah dalam menanggulangi dampak bencana Alam.

BERITA DISARANKAN

Nilai guna dari tulisan ( Karya tulis ilmiah Militer ) ini adalah untuk memberikan kontribusi bagi TNI maupun Pemerintah dalam upaya mengoptimalkan penanggulangan dampak bencana alam dengan membangun sinergitas TNI dengan Instansi Pemerintah. Adapun maksud tulisan ini adalah untuk memberikan gambaran tentang upaya membangun sinergitas TNI dengan instansi Pemerintah dalam menanggulangi dampak bencana alam. Sedangkan tujuannya adalah sebagai bahan masukan bagi pimpinan, pemerintah dan stake holder terkait dalam menentukan kebijakan selanjutnya. Tulisan ini disusun mengunakan metode diskriptif analisis dengan ruang lingkup dibatasi pada sinergitas TNI dan Instansi Pemerintah dalam masa tanggap darurat bencana.

PEMBAHASAN

            Sejak beberapa dekade ini Intensitas bencana di Indonesia cenderung meningkat. Berdasarkan data yang dirilis Pusat data dan Informasi nasional, sebagaimana diungkapkan Kapusdatin, Agus wibowo melalui pers relasenya pada tanggal 31 Desember 2019. Dalam keterangannya, agus Wibowo menyampaikan bahwa pada tahun 2018 intensitas bencana yang terjadi sebanyak 2462 kejadian sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 3768 kejadian bencana. Namun demikian terjadi penurunan jumlah korban bencana yaitu pada tahun 2018 tercatat 4.271 korban meninggal dunia serta 9,7 juta penduduk mengungsi. Pada tahun 2019 tercatat 478 korban meninggal dunia dan 109 orang hilang serta 6,2 juta penduduk mengungsi. Disamping itu dari bencana juga berdampak kepada rusaknya puluhan ribu rumah dan fasilitasa umum. Menurunnya jumlah korban pada bencana tahun 2019 karena didomonasi oleh bencana Hidrometeorologi (99%). Lebih lanjut Kapusdatin memperkirakan bahwa pada tahun 2020 bencana akan lebih didominasi oleh geologi dan vulkanologi. Jika hal ini tidak diantisipasi tentunya akan dapat berdamapak kepada kerugian yang lebih besar.

Fakta juga menunjukkan bahwa pemerintah termasuk TNI, selalu hadir dalam setiap peristiwa bencana terjadi, bahkan kehadiran TNI dalam penaggulangan bencana selalu diapresiasi oleh masyarakat. Kehadiran TNI dalam penanggukangan bencana tersebut sebagai bentuk aplikasi dari amanat negara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) poin b Nomor (9) dan (12) UU NO 34 tahun 2004 Tentang TNI, yang menyatakan bahwa salah satu tugas TNI dalam membantu pemerintah daerah dan membantu menanggulangi akibat bencana. TNI mengerahkan satuan PRCPB dalam penaggulangan bencana sebagaimana diatur dalam Perpang TNI No.35/XI/2007 tentang pelibatan TNI dalam peanggulangan bencana. Namun demikian fakta juga menunjukkan bahwa terdapat satuan-satuan lain yang terlibat langsung dalam penanggulangan bencana khususnya satuan kewilayahan dimana bencana terjadi. Kehadiran mereka cenderung atas dasar inisiatif atau panggilan jiwa bukan berdasarkan permintaan sebagaimana mekanisme perbantuan TNI dalam penanggulangan bencana.

Berdasarkan UU No 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, pemerintah memberi mandat kepada BNPB sebagi leading sektor dalam peanggulangan bencana. Sebagai tindak lanjutnya pemerintah menerbitkan PP NO. 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa dalam kondisi darurat bencana, Kepala BNPB dapat menegerahkan segala sumber yang ada termasuk diantaranya TNI. Namun seperti apa dan bagaimana mekanisme tidak diatur secara tegas dan jelas.

Fakta menunjukkan bahwa ketika bencana terjadi dengan dampak yang signifikan, persoalan begitu kompleks dan memerlukan pemimpin yang cakap dan berani serta mampu untuk mengendalikan berbagai instansi yang terlibat didalamnya. Jika tidak maka kemungkinan kekacauan yang akan terjadi karena begitu besarnya harapan dan tuntutan masyarakat terhadap satgas penanggulangan bencana. Fakta juga menunjukkan bahwa dalam penanggulangan bencana selama ini sinergitas TNI dan pemerintah masih perlu adanya peningkatan. Barbagai persoalan masih sering dihadapi sehingga penaggulangan akibat bencana terasa kurang efisien dan efektif. Tanggap darurat adalah tahapan yang krusial dalam penaggulangan akibat bencana alam. Kecepatan dan ketepatan dalam bergerak sangat menentukan sukses tidaknya penaggulangan bencana khususnya dalam tahap pencarian dan evakuasi korban bencana. Hal ini sebagai teori Sun-Tsu yang mengatakan “rapidity is the essense of War”. Kecepatan adalah inti dari perang, jika lambat bertindak maka peluang meminimalisir dampak bencana alam akan berkurang. Manusia adalah center of grafity dalam pembangunan, oleh karena human security adalah hal utama dalam penentuan kebijakan pemerintah. Pemerintah harus bisa menjadin keamanan, keselamatan dan terpenuhinya kebutuhan pokok, termasuk pada masa bencana. Dengan melihat berbagai fakta dan data tersebut diatas, agar sinergitas TNI dan Pemerintah dapat terbangun dengan baik dalam peanggulangan bencana maka perlu dilakukan beberapa langkah dalam penyelesainnya.

Persoalan pertama dalam Karya tulis ilmiah Militer ini, terkait   masih rancunya organisasi Komando Tanggap Darurat.Dalam pelaksanaan penaggulangan bencana Kepala BNPB menerbitkan Peraturan Kepala BNPB No. 10 tahun 2008 tentang pedoman Komando Tanggap Darurat. Namun demikian masih terjadi perbedaan antar darerah dalam penyusunan organisasi Komando Tanggap Darurat bencana. Sementara itu pedoman tersebut juga tidak dijadikan landasan bagi TNI dalam pelaksanaan penanggulangan bencana. Kondisi tersebut bendapak kepada rancunya penanggulangan bencana. Jika dianalisa secara mendalam, masih rancunya komando tanggap darurat bencana tersebut karena pedoman belum tersosialisasi hingga lapisan bawah. Disamping itu penyusunan pedoman komando tanggap darurat tidak melibatkan seluruh stake holder terkait.

Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, hal yang dapat dilakukan adalah: pertama, Ka BNPB melakukan revisi terhadap peraturan Ka BNPB No 10 tahun 2008 dengan melibatkan seluruh stake holder terkait termasuk diantaranya TNI. Peraturan yang sudah direvisi selanjutnya disosialisasikan hingga lapisan bawah dan dipastikan bahwa mereka memahami aturan tersebut. Kedua, Panglima TNI beserta para Ka Staf angkatan menyusun pedoman pelibatan TNI dengan mengacu kepada pedoman yang dikeluarkan Ka BNPB dan disosialisasikan hingga satuan bawah.     

            Persoalan kedua dalam Karya tulis ilmiah Militer ini, pengerahan sumberdaya yang masih lambat dan kurang akurat serta manajemen media yang kurang baik. Lambat dan kurang akuratnya proses pengerahan sumber daya dalam bencana masih sering menjadi keluhan masyarakat. Padahal dengan pelibatan begitu banyak sumber daya maupun instansi, hal tersebut harusnya bisa diminimalisir. Kondisi tersebut menunjukkan bahka sinergitas antar instansi belum terbangun begitu baik. Jika dianalisa pengerahan sumber daya yang lambat dan tidak akurat tersbut dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya lambatnya tim kaji cepat bencana, minimnya alat angkut yang dimiliki satuan-satuan TNI, minimnya peralatan penanggulangan bencana yang dimiliki TNI.

Jika dilakukan analisa atas permasalahan tersebut, lambatnya tim kamji cepat bencana terjadi karena belum diaturnya secara rinci dan jelas tentang kreteria atau persyaratan untuk menjadi Tim Kaji Cepat bencana begitu pula kompetensi yang diharapkan. Hal ini penting mengingat hasil informasi tim kaji cepat bencana sangat menentukan bagaimana langkap Satgas selanjutnya dalam peanggulangan bencana. terkait persoalan tersebut. sedangkan terkait dengan minimnya alat angkut yang dimiliki satuan TNI bahwa saat ini alat angkut yang dimiliki TNI sangat terbatas khususnya untuk melakukan pergeseran personel maupun pengiriman bantuan logistgik di daerah-daerah terpencil baik melalui darat, laut maupun udara. Terbatasnya  sara angkut ini secara otomatis akan sangat berpengaruh dalam kecepatan penanggulangan bencana. Disisi lain terdapat sarana angkutan umum yang seharusnya bisa dimobilisasi oleh pemerintah dengan alasan keselamatan warga negara.  Demikian pula dengan minimnya aperalatan yang dimiliki oleh satuan TNI dalam peanggulangan Bencana. tidak sedikit pengalaman yang menunjukkan bahwa ketika TNI maupun personel lain yang hadir di lokasi bencana belum bisa berbuat banyak karena keterbatasan alat peralatan sesuai kebutuhan di lokasi bencana. hal ini tentunya membuat penanggulangan bencana yang dilkasanakan tidak efektif dan efisien.

Menyikapi pengerahan sumberdaya yang lambat dan kurang akurat tersebut solusi yang bisa dilakukan adalah, pertama Ka BNPB beserta stake holder terkait melakukan evaluasi tas Tim Kaji Cepat bencana selanjutnya menentukan kriteria personel dan capabilitasnya. Hal yang juga penting adalah pembejkalan pengetahuan dan kerampilan sesuai kometensi yang diharapkan serta dilengkapi dengan perlengkapan yang memadai. Kedua, Panglima TNI dan Ka Staf angkatan mengajukan kebutuhan alat angkut khususnya bagi satuan-satuan yang diproyeksikan untuk melakukan operasi penanggulangan bencana. Begitupula dengan satuan-satuan yang berada di daerah potensi bencana, sehingga ketika bencana terjadi mereka bisa bergerak lebih awal secara mandiri. Ketiga, pemerintah memobilisasi alat angkutan umum yang ada untuk mempercepat proses pergeseran personel amupun distribusi logistik dan pengungsian. Keempat, Ka BNPB mengusulkan aturan tentang kebijakan Pentahelix bencana dimana penanggulangan bencana melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi dan media.

Persoalan ketiga dalam Karya tulis ilmiah Militer ini, belum adanya mekanisme kerjasama antar instansi dalam penanggulangan bencana.hingga saat ini belum ada aturan baku tentang bagaimana mekanisme kerjasama antar instansi dalam peanggulangan bencana. Dalam penanggulangan bencana yang dilaksanakan saat ini, tiap-tiap instansi terlihat cenderung memiliki kekhasan masing-masing.  Terkesan bahwa mereka ingin menunjukkan jati dirinya masing-masing. Dengan kurang terbangunnya sinergitas ini terkdang membuat masyarakat jadi bingung karena adanya perbedaan informasi maupun kebijakan dan terkesan tidak adanya komando dan kendali yang jelas dalam peanggulangan bencana. jika kita analisa, hal ini terjadi karena belum adanya aturan atau pedoman baku yang bisa memenuhi keinginan semua pihak terkait dalam membangun hubungan antar instansi dalam penanggulangan bencana. TNI memiliki mekanisme sendiri yang dianggap benar begitu pula BNPB atau pemerintah di daerah. Hal lain yang juga penting adalah kegiatan latihan gabungan terpadu bersama instansi  terkait cenderung memaksakan donktrin salah satu institusi bukan pedoman yang disusun bersama.

Terkait dengan persoalan belum adanya mekanisme hungan kerja yang sinergis antara instansi tersebut, langkah yang bisa dilakukan adalah pertama, Ka BNPB, Panglima TNI, unsur pemerintah dan stake holder terkait bersama-sama menyusun pedoman mekanisme hungan kerja antar instansi dalam penanggulangan bencana. Ka BNPB, Panglima TNI, Menteri dan unsur masyarfakat terkait menyusun nota kesepahaman tentag mekanisme hubungan kerja dalam penanggulangan bencana untuk selanjutnya diajukan sebagai sebuah peraturan pemerintah yang baku. Ketiga, para kepala daerah bersama pimpinan TNI & Polri di daerah melaksanakan mou dengan komponen masyarakat terkait lainnya tentang sinergitas antar instansi dalam pennggulangan bencana. Keempat, pemerintah dan pemerintah daerah memabangun pusat komando dan pengendalian serta pusat informasi dan data untuk dapat diamanfaat bagi kepentingan penanggulangan bencana. 

Keempat, terkait persoalan lemahnya manajeman media. Media memiliki peran yang sangat strategs untuk membentuk opini dan perasaan masyarakat baik yang terdampak bencana maupun tidak. Disisi lain media juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana satgasa untukmmelakukan sosialisasi atau warning system bagi masyarakat tentang bencana. Dalam situasi bencana masyarakat memiliki sensifitas yang lebih tinggi terhadap suatu berita. Lemahnya manajemen media terkadang berdampak kepada beredarnya berita yang simpang siur dengan akurasi yang tidak bisa dipertanggung jawabkan. Hal tersebut bendampak kepada munculnya kebingungan maupun keresahan-keresahan  di masyarakat. Jika dinalisa, Lemahnya manajemen media dalam penaggulangan bencana terjadi karena media dibiarkan berjalan sendiri-sendiri tanpa terkoordinir. Situasi yang penuh dengan dinamika terkadang media tidak dianggap sebagai stake holder dalam penanggulangan bencana. Persoalan lain yang juga sering terjadi adalah banyak personel yang menjadi nara sumber dengan informasi yang berbeda-beda. Disamping dapat memunculkan kebingungan masyarakat hal tersebut terkesan bahwa masing-masing menampilkan diri dalam penanggulangan bencana. Terkait persoalan lemahnya manajemen media, upaya solusi yang perlu dilakukan adalah; pertama, Ka BNPB bersama pihak terkait lainnya menyusun tentang pedoman manajemen media dalam penanngulangan bencana. pendoman tersebut hendaknya bukan hanya meliputi siapa dan bagaimana media itu dilibatkan namun juga diikuti dengan ketentuan penyiapan sarana prasarana seperti media center, kemudahan akses nara sumber, akomodasi dan lain-lain. Dengan demikian media dijadikan sebagai bagian dari pihak yang berkepentingan dalam peanggulangan bencana.

Dari berbagai solusi atas permasalahan sinergitas TNI dengan pemerintah dalam penanggulangan bencana diatas, keberhasilannya akan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kendala utama dalam sinergitas TNI dengan pemerintah tersebut diantaranya adalah; pertama, hingga saat ini belum ada aturan sebagai turunan dari UU No.34 tahun 2004 Tentang TNI khususnya Pasal 7 ayat (2) poin (b) angka 12 tentang tugas TNI dalam menanggulangi akibat bencana. Belum ada undang-undang atau peraturan yang merinci tentang bagaimana mekanisme pelibatan TNI dalam penananggulangan bencana. Begitupula dengan UU No 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana yang sama sekali tidak membahas tentang TNI dalam penanngulangan bencana. Sedangkan PP No. 21 tahun 2008 tentang pelaksanaan bencana juga hanya mengatur tentang kewenangan Ka BNPB/BPBD untuk mengerahkan sumber daya yang ada termasuk diantaranya TNI dalam masa tanggap darurat. Namun tentang bagaimana pelaksanaannya juga belum diatur secara jelas. Dengan tidak diaturnya pelibatan TNI dalam penanggulangan bencana tersebut sangat berpengaruh terhadap pengorganisasian, perencanaan maupun penganggaran. Kedua, belum adanya revisi UU No 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana berserta turunnya. Berbagai peraturan yang sudah cukup lama tersebut tentunya perlu penyesuaian dengan kondisi saat ini beserta evaluasi-evaluasi atas pelaksanaan penanggulangan bencana selama ini.

Filusuf Yunani Martinus Cillecius mengatakan bahwa “solus pupuli supreme lex cretio” yang berarti keselamatan adalah hukum tertinggi. Tujuan utama manajemn bencana adalah mengurangi atau meniadakan korban atau kerugian-kerugian yang diakibatkan bencana serta memberikan bantuan kepada korban bencana secara efektif dan efisien (Maryani Adipta, 2007 hal. 37).

Adanya kendala sinergitas antara TNI dengan instansi pemerintah dalam penanggulangan bencana sebagaimana diuraikan diatas, maka solusi yang bisa dilakuakan adalah; pertama, Panglima TNI berserta para Ka Staf Angkatan dan Ka BNPN berkoordinasi untuk selanjutnya menyarankan kepada Menhan untuk mengajukan revisi UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI khususnya terkait pelibatan TNI dalam penanggulangan bencana. revisi atau pembuatan peraturan baru tersebut hendaknya mengatur secara rinci tentang mekanisme pelibatan TNI dalam penaggulangan bencana beserta pembiayaannya. Kedua, Ka BNPB bersama instansi  terkait mengajukan revisi terhadap UU No. 34 Tahun 2007 tentang peanggulangan bencana beserta turunannya. Sejalan dengan kebijakan omnibus law, revisi tersebut hendaknya juga bisa menajawa persoalan-persoalan sinergitas TNI dengan Instgansi pemerintah dalam penanggulangan bencana seperti mengatur tentang Tim Kaji Cepat bencana yang didalamnya juga melibatkan TNI, perbaikan pedoman Komando Tanggap Darurat yang bisa mewadahi harapan para pihak yang aktif terlibat dalam penanggulangan bencana, maupun aturan tentang mekanisme hubungan kerja antar instansi dan media dalam penanggulangan bencana.   

PENUTUP

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat berbagai persoalan terkait sinergitas TNI dengan instansi pemerintah dalam penanggulangan bencana. beberapa pokok persoalan yang dihadapi tersebut adalah  masih rancunya organisasi komando tanggap darurat, , pengerahan seumberdaya yang masih lambat dan kurang akurat serta manajemen media yang kurang baik, belum adanya mekanisme kerjasama antar instansi dalam penanggulangan bencana serta lemahnya manajemen media. Untuk menyelesaikan beberapa persoalan tersebut langkah yang dilakukan adalah; pertama, terkait rancunya organisasi Komando Tanggap Darurat, 1) Ka BNPB melakukan revisi terhadap peraturan Ka BNPB No 10 tahun 2008. 2) Panglima TNI beserta para Ka Staf angkatan menyusun pedoman pelibatan TNI dengan mengacu kepada pedoman yang dikeluarkan Ka BNPB dan disosialisasikan hingga satuan bawah. Kedua, terkait pengerahan sumberdaya yang lambat dan kurang akurat; 1) Ka BNPB beserta stake holder terkait melakukan evaluasi tas Tim Kaji Cepat bencana. 2) Panglima TNI dan Ka Staf angkatan mengajukan kebutuhan alat angkut. 3) Pemerintah memobilisasi alat angkutan umum yang. 4) Ka BNPB mengusulkan aturan tentang kebijakan Pentahelix bencana. Ketiga, Terkait dengan persoalan belum adanya mekanisme hungan kerja yang sinergis antara; 1) Ka BNPB, Panglima TNI, unsur pemerintah dan stake holder terkait bersama-sama menyusun pedoman mekanisme hungan kerja antar instansi dalam penanggulangan bencana. 2) Ka BNPB, Panglima TNI, Menteri dan unsur masyarfakat terkait menyusun nota kesepahaman tentag mekanisme hubungan kerja dalam penanggulangan bencana 3) Para kepala daerah bersama pimpinan TNI & Polri di daerah melaksanakan mou dengan komponen masyarakat terkait lainnya tentang sinergitas antar instansi dalam pennggulangan bencana. 4) Pemerintah dan pemerintah daerah memabangun pusat komando dan pengendalian serta pusat informasi dan data bencana. Keempat, terkait persoalan lemahnya manajemen media upaya yang dikukan adalah Ka BNPB bersama pihak terkait lainnya menyusun tentang pedoman manajemen media dalam penanngulangan bencana.

Agar sinergitas TNI dengan Instansi terkait berjalan sesuai yang diharapkan maka disarankan; pertama Panglima TNI berserta para Ka Staf Angkatan dan Ka BNPN berkoordinasi untuk selanjutnya menyarankan kepada Menhan untuk mengajukan revisi UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI khususnya terkait pelibatan TNI dalam penanggulangan bencana. Kedua, Ka BNPB bersama instansi  terkait mengajukan revisi terhadap UU No. 34 Tahun 2007 tentang peanggulangan bencana beserta turunannya. Sejalan dengan kebijakan omnibus law, revisi tersebut hendaknya juga bisa menajawa persoalan-persoalan sinergitas TNI dengan Instgansi pemerintah dalam penanggulangan bencana.

Demikian Karya tulis ilmiah Militer ini tentang sinergitas TNI dengan Instansi Pemerintah disusun dengan harapan dapat bermanfaat untuk pimpinan sebagai masukan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

Penulis : Kolonel Arh Zaenudin S,H.,M.H.

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here